Beranda

  SK PN Bangkinang (1269)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (10)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (170)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (94)

  Surat Edaran MA (405)

  Keputusan MA (623)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
pp 42 1996 PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN TIMUR DAN KAPUAS DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
pp 41 1996 PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
pp 40 1996 HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH
pp 39 1996 PEMBENTUKAN 16 (ENAMBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, SANGGAU, SAMBAS, SINTANG, KETAPANG DAN KAPUAS HULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
pp 38 1996 PEMBENTUKAN 13 (TIGABELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, BERAU, BULUNGAN, PASIR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA DAN BALIKPAPAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
pp 37 1996 PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN ANGGARAN 1996/1997
pp 36 1996 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1996
pp 34 1996 BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
pp 33 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
pp 32 1996 TENAGA KESEHATAN
pp 31 1996 PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SORONG
pp 30 1996 PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN, FLORES TIMUR DAN MANGGARAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
pp 29 1996 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
pp 28 1996 PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
pp 27 1996 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
pp 26 1996 OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
pp 25 1996 IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
pp 24 1996 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI
pp 23 1996 TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
pp 22 1996 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
pp 21 1996 PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
pp 20 1996 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
pp 19 1996 PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXVIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXXII DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BINA MULYA TERNAK MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.