Beranda

  SK PN Bangkinang (1269)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (10)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (170)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (94)

  Surat Edaran MA (405)

  Keputusan MA (623)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
pp 7 1951 MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN HET INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)
pp 6 1951 MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)
pp 4 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 7 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO. 12 DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO.13 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.
pp 3 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA "PERATURAN KECELAKAAN TAHUN 1947" (PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1948), DARI REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1948, UNTUK SELURUH INDONESIA.
pp 2 1951 PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT
pp 1 1951 PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAN BADAN EKSEKUTIP PROPINSI SUMATERA TENGAH DAN CARA BAGAIMANA MENGATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI PROPINSI SUMATERA TENGAH UNTUK SEMENTARA WAKTU
pp 33 1950 PENGHAPUSAN JAWATAN DISTRIBUSI
pp 32 1950 PENGHAPUSAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YOGJAKARTA DAN JAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI JAKARTA SERTA PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YANG BARU
pp 31 1950 PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI PARA MENTERI
pp 30 1950 HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI
pp 29 1950 PERJALANAN-PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA YANG MEMPUNYAI KEBANGSAAN BELANDA
pp 28 1950 PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
pp 27 1950 PENETAPAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL PERDANA MENTERI
pp 26 1950 PENETAPAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
pp 25 1950 MENGADAKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DAPAT MENGHILANGKAN KEGANJILAN-KEGANJILAN YANG TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NR 16, TAHUN 1950
pp 24 1950 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NR 9, TAHUN 1950
pp 23 1950 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH R.I.S. NR 16, TAHUN 1950
pp 22 1950 PENAMBAHAN PASAL 9 DARI PERATURAN PEMERINTAH NR 3, TAHUN 1950
pp 21 1950 PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI
pp 20 1950 MENGUBAH PERATURAN DEVISEN (STAATSBLAD INDONESIA 1940 N0.
pp 19 1950 TAMBAHAN PERSEDIAAN UANG UNTUK BANK NEGARA INDONESIA
pp 18 1950 PENCABUTAN "HET WERKLIEDEN REGLEMENT MARINE 1936" DAN BERLAKUNYA JUGA M.D.R. 1939 UNTUK PARA PEKERJA HARIAN DAN JAM-JAMAN DARI PENATARAN ANGKATAN LAUT DAN JAWATANJAWATAN ANGKATAN LAUT LAINNYA
pp 17 1950 MENGUBAH SURAT PUTUSAN TANGGAL 6 JANUARI 1949 NO. 2 (STAADBLAD 1949 NO. 2)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.