Beranda

  SK PN Bangkinang (1269)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (10)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (170)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (94)

  Surat Edaran MA (405)

  Keputusan MA (623)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
pp 63 1951 PERATURAN TATA TERTIB PANITYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
pp 62 1951 MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NR 10 TAHUN 1951, TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING
pp 61 1951 PERATURAN TATA TERTIB DEWAN MENTERI
pp 60 1951 PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA
pp 59 1951 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI TETAP
pp 58 1951 OPCENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET RAKYAT
pp 57 1951 PEMBERIAN TUNJANGAN-KEMAHALAN DAN TUNJANGAN-KELUARGA KEPADA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
pp 56 1951 PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI-SELATAN, PERSIAPAN PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI-SELATAN DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM LINGKUNGAN DAERAH OTONOM PROPINSI SULAWESI
pp 55 1951 PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN
pp 54 1951 DINAS PENCAHARI DAN PEMBERI PERTOLONGAN UNTUK KEPENTINGAN KAPAL-KAPAL LAUT DAN UDARA YANG MENDAPAT KECELAKAAN
pp 53 1951 PEMBERIAN ISTIRAHAT KARENA HAMIL
pp 52 1951 PERATURAN LEBIH LANJUT HAL RETRIBUSI GUNA MEMBIAYAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMBATASAN PERUSAHAAN BERDASARKAN BEDRIJFSREGLEMENTERINGSORDONNANTIE 1934 (STAATSBLAD 1938 NR 86)
pp 51 1951 PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN
pp 40 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERIKANAN DARAT KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
pp 39 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
pp 38 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
pp 37 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERIKANAN DARAT KEPADA PROPINSI JAWATIMUR.
pp 36 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI JAWATIMUR
pp 35 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI JAWA TIMUR.
pp 34 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERIKANAN DARAT KEPADA PROPINSI JAWATENGAH.
pp 33 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI JAWATENGAH
pp 32 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI JAWATENGAH
pp 31 1951 PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERIKANAN DARAT KEPADA PROPINSI JAWABARAT.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.