Beranda

  SK PN Bangkinang (1269)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (10)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (170)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (94)

  Surat Edaran MA (405)

  Keputusan MA (623)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
pp 11 1954 PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI
pp 10 1954 PELANJUTAN PEMUNGUTAN OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET
pp 9 1954 PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
pp 8 1954 PENGUBAHAN PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA
pp 7 1954 MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 38 TAHUN 1951) TENTANG MENGUBAH PERATURAN FILM TAHUN 1940 (FILMVERORDENING 1940. STAATSBLAD 1940 NO. 539)
pp 6 1954 PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PEMULIHAN MEREKA KE DALAM MASYARAKAT
pp 4 1954 MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH TANGGAL 15 JULI 1940 NO.1 (STAATSBLAD 1940 NO. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN
pp 3 1954 PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE OP DE LOONBELASTING"
pp 2 1954 PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN TAHUN 1954
pp 1 1954 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH DI INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
pp 40 1953 PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI URUSAN PEGAWAI
pp 39 1953 CARA MENGANGKAT SUMPAH (MENYATAKAN KETERANGAN) ANGGOTA-ANGGOTA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PIMILIHAN
pp 38 1953 PENYERAHAN RESMI SEBAGIAN DARI PADA TUGAS DAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH OTONOM KOTAPRAJA JAKARTA RAYA
pp 37 1953 PENETAPAN GAJI WAKIL KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN
pp 36 1953 MENGUBAH LAGI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 15 TAHUN 1950)
pp 35 1953 SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTRIAN PERTAHANAN
pp 34 1953 PENAMBAHAN DALAM KETENTUAN TENTANG TUGAS DAN URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN DI LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
pp 33 1953 PENAMBAHAN TUGAS DAN PENAMBAHAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
pp 32 1953 PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA DAN TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA BARU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA
pp 31 1953 PENETAPAN KEDUDUKAN PEGAWAI PADA JAWATAN KERETA API, YANG BERASAL DARI PERUSAHAAN KERETA API PARTIKELIR
pp 30 1953 TARIP ONGKOS-ONGKOS DALAM ORDONANSI 17 DESEMBER 1909 (STAATSBLAD 1909 NOMOR 584)
pp 29 1953 PEMBUBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA DAN PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA BARU
pp 28 1953 PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA (YOGYAKARTA) TENTANG SUMPAH DAN JANJI BAGI ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH BAGI DAERAH-DAERAH OTONOM DI WILAYAH BEKAS NEGARA INDONESIA TIMUR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.