Beranda

  SK PN Bangkinang (1269)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (10)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (170)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (94)

  Surat Edaran MA (405)

  Keputusan MA (623)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
pp 7 1960 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 72) MENGENAI PENUNJUKKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MEYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
pp 6 1960 PERUBAHAN "VERORDENING OP HET LEVENSVERZEKERINGBEDRIJF"
pp 4 1960 ORGANISASI PEMBANTU PENGUASA DALAM KEADAAN BAHAYA DI PUSAT
pp 3 1960 PENENTUAN PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
pp 2 1960 PENENTUAN PEMBORONGAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
pp 1 1960 PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PHARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
pp 61 1959 PENUNJUKAN HASIL YANG DIBIKIN DENGAN ALKOHOL-ETIL YANG DALAM KEADAAN-KEADAAN YANG TERTENTU TIDAK AKAN DIBEBANI BEA-MASUK SEBAGAI BARANG ALKOHOL SULINGAN
pp 60 1959 PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI
pp 59 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
pp 58 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL
pp 57 1959 KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA BADAN PUSAT INTELLIGENCE
pp 56 1959 SUMPAH KEPALA DAN WAKIL KEPALA BADAN PUSAT INTELLIGENCE
pp 54 1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN TABAKS-ACCIJNS-VERORDENING (STAATSBLAD 1932 NO. 560)
pp 53 1959 PENYAKIT KARANTINA
pp 52 1959 PENETAPAN PERUSAHAAN PERCETAKAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
pp 51 1959 PENENTUAN PENGENAAN NASIONALISASI PERCETAKAN KEBAYORAN P.T.
pp 33 1959 PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG YANG BESAR MILIK BELANDA BESERTA CABANG-CABANGNYA DAN ANAK-ANAK PERUSAHAANNYA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
pp 32 1959 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL
pp 30 1959 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PEMBANGUNAN
pp 29 1959 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PERINGATAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN
pp 28 1959 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PERINTIS PERGERAKAN KEMERDEKAAN
pp 20 1959 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGA-NEGARAAN (UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 1958, LEMBARAN-NEGARA 1958 NO. 5)
pp 19 1959 PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.