Beranda

  SK PN Bangkinang (1269)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (10)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (170)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (94)

  Surat Edaran MA (405)

  Keputusan MA (623)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
mk 24 2003 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 20 2003 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 19 2003 pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut UU Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945
mk 18 2003 pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Re
mk 14 2003 pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
mk 13 2003 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 12 2003 Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 11 2003 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 10 2003 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 9 2003 pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60) yang selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945
mk 6 2003 Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 5 2003 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 4 2003 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
mk 3 2003 pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2002) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
mk 3 2003 TATA TERTIB PERSIDANGAN PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
mk 2 2003 putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 2 2003 KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU HAKIM KONSTITUSI
mk 2 2003 PUU-I/2003 II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
mk 1 2003 PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD RI 1945
mk 1 2003 TATACARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI


1 2 3 4 5

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.