Beranda

  SK PN Bangkinang (1269)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (10)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (170)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (94)

  Surat Edaran MA (405)

  Keputusan MA (623)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
mk 11 2005 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 10 2005 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 6 2005 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 5 2005 pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945)
mk 4 2005 Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945)
mk 3 2005 permohonan Hak Uji Materiil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
mk 72 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
mk 70 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 ( selanjutnya disebut dengan UU Nomor 26 Tahun 2004) tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
mk 69 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
mk 67 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
mk 66 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mk 65 2004 pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan HAM) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945)
mk 61 2004 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 2004)
mk 57 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10
mk 55 2004 pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu)
mk 54 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
mk 8 2004 Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
mk 7 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
mk 6 2004 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No.18 Tahun 2003)
mk 5 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
mk 4 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak)
mk 4 2004 PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
mk 3 2004 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik


1 2 3 4 5

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.