Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 29 2000 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
UU 28 2000 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG UNDANG
UU 27 2000 PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UU 26 2000 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
UU 25 2000 PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000?2004
UU 24 2000 PERJANJIAN INTERNASIONAL
UU 23 2000 PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
UU 22 2000 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
UU 21 2000 SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
UU 20 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
UU 19 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
UU 18 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
UU 17 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
UU 16 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU 15 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
UU 14 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UU 13 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
UU 12 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
UU 11 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UU 10 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
UU 9 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UU 8 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
UU 7 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
UU 6 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
UU 5 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
UU 4 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
UU 3 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
UU 2 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.
UU 1 2000 PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK?BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
UU 56 1999 RAKYAT TERLATIH
UU 55 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
UU 54 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UU 53 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
UU 52 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
UU 51 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UU 50 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
UU 49 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UU 48 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
UU 47 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
UU 46 1999 PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
UU 45 1999 PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951
UU 44 1999 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
UU 43 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK POKOK KEPEGAWAIAN
UU 42 1999 MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI
UU 41 1999 KEHUTANAN
UU 40 1999 PERS
UU 39 1999 HAK ASASI MANUSIA
UU 38 1999 PENGELOLAAN ZAKAT
UU 37 1999 HUBUNGAN LUAR NEGERI
UU 36 1999 TELEKOMUNIKASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.