Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 5 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UU 4 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
UU 3 2005 SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
UU 2 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 1 2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005.
UU 41 2004 WAKAF
UU 40 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
UU 39 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
UU 38 2004 JALAN
UU 37 2004 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
UU 36 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
UU 35 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
UU 34 2004 TENTARA NASIONAL INDONESIA
UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 32 2004 PEMERINTAHAN DAERAH
UU 31 2004 PERIKANAN
UU 30 2004 JABATAN NOTARIS
UU 29 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN
UU 28 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
UU 27 2004 KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
UU 26 2004 PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
UU 25 2004 MENGUBAH "GRONDHUUR-ORDONNANTIE" (S. 1918 NO. 88) DAN "VORSTENLANDSCHGRONDHUURREGLEMENT" (S. 1918 NO. 20)
UU 24 2004 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
UU 23 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
UU 22 2004 KOMISI YUDISIAL
UU 21 2004 PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI)
UU 20 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MENJAD
UU 19 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 18 2004 PERKEBUNAN
UU 17 2004 PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)
UU 16 2004 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UU 15 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
UU 14 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
UU 13 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UU 12 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
UU 11 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
UU 10 2004 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU 9 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
UU 8 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
UU 7 2004 SUMBER DAYA AIR
UU 6 2004 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
UU 5 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
UU 4 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 3 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
UU 2 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
UU 1 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 41 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
UU 40 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU
UU 39 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU
UU 38 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.