Beranda

  SK PN Bangkinang (703)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (80)

  Surat Edaran MA (390)

  Keputusan MA (595)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 6 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
UU 5 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
UU 4 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
UU 3 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
UU 2 2006 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
UU 1 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
UU 14 2005 GURU DAN DOSEN
UU 13 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
UU 12 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLlTIK).
UU 11 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
UU 10 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI
UU 8 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 7 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
UU 6 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
UU 5 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UU 4 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
UU 3 2005 SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
UU 2 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 1 2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005.
UU 41 2004 WAKAF
UU 40 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
UU 39 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
UU 38 2004 JALAN
UU 37 2004 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
UU 36 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
UU 35 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
UU 34 2004 TENTARA NASIONAL INDONESIA
UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 32 2004 PEMERINTAHAN DAERAH
UU 31 2004 PERIKANAN
UU 30 2004 JABATAN NOTARIS
UU 29 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN
UU 28 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
UU 27 2004 KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
UU 26 2004 PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
UU 25 2004 MENGUBAH "GRONDHUUR-ORDONNANTIE" (S. 1918 NO. 88) DAN "VORSTENLANDSCHGRONDHUURREGLEMENT" (S. 1918 NO. 20)
UU 24 2004 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
UU 23 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
UU 22 2004 KOMISI YUDISIAL
UU 21 2004 PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI)
UU 20 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MENJAD
UU 19 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 18 2004 PERKEBUNAN
UU 17 2004 PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)
UU 16 2004 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UU 15 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
UU 14 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
UU 13 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UU 12 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
UU 11 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.