Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 30 2009 Tentang Ketenaga Listrikan
UU 29 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
UU 28 2010 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
UU 26 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
UU 10 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
UU 8 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU 7 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
UU 35 2009 Tentang Narkotika
UU 6 2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan
UU 5 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
UU 4 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura 2009
UU 3 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU 2 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
UU 1 2010 Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
UU 51 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
UU 50 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
UU 49 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
UU 48 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 46 2009 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 23 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UU 22 2006 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
UU 21 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
UU 20 2006 PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION. (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA)
UU 19 2006 DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
UU 18 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
UU 17 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
UU 16 2006 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
UU 15 2006 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
UU 14 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
UU 13 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
UU 12 2006 KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
UU 11 2006 PEMERINTAHAN ACEH
UU 10 2006 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ME
UU 9 2006 SISTEM RESI GUDANG
UU 8 2006 PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
UU 7 2006 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
UU 6 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
UU 5 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
UU 4 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
UU 3 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
UU 2 2006 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
UU 1 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
UU 14 2005 GURU DAN DOSEN
UU 13 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
UU 12 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLlTIK).
UU 11 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
UU 10 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI
UU 8 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 7 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
UU 6 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.