Beranda

  SK PN Bangkinang (833)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (80)

  Surat Edaran MA (391)

  Keputusan MA (604)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 8 1951 PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI
UU 7 1951 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN (WEGVERKEERSORDONNANTIE, STAATSBLAD 1933 NO. 86)
UU 6 1951 GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UU 5 1951 MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAA BELANDA SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 4 1951 MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU 3 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
UU 2 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
UU 1 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NR. 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
UU 8 1950 PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON
UU 7 1950 PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
UU 6 1950 MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 17, TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL
UU 5 1950 MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 16. TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL
UU 4 1950 PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU 3 1950 PERMOHONAN GRASI
UU 2 1950 MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA DAN BERITA NEGARA R.I.S. DAN TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH
UU 1 1950 SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN-PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
UU 12 1949 SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA ANGGAUTANYA
UU 11 1949 PENGESAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU 10 1949 PENGESAHAN INDUK PERSETUJUAN BERSAMA SAMA RANCANGAN PERSETUJUAN DAN SEGALA PERTUKARAN SURAT MENYURAT MENGENAI PENYERAHAN KEDAULATAN OLEH KERAJAAN NEDERLAND KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU 9 1949 UNDANG UNDANG TENTANG MENGADAKAN PERATURAN ISTIMEWA SIDANG KE VI KOMITE NASIONAL PUSAT
UU 8 1949 PERUBAHAN UNDANG UNDANG No. 9 TAHUN 1948
UU 7 1949 PENUNJUKKAN PEMANGKU SEMENTARA JABATAN PRESIDEN RAPUBLIK INDONESIA
UU 6 1949 PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK DAN TARIP PAJAK UPAH UNTUK TAHUN 1949
UU 5 1949 PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK DAN TARIP PAJAK UPAH UNTUK TAHUN 1949
UU 4 1949 PERUBAHAN PERATURAN BEA METERAI 1921
UU 3 1949 TARIP PAJAK POTONG 1949
UU 2 1949 UNDANG UNDANG TENTANG KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI YANG BERKEDUDUKAN DI SUMATRA
UU 1 1949 UNDANG UNDANG TENTANG PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PENDAPATAN
UU 35 1948 PENURUNAN BEBERAPA TARIP BEA MASUK
UU 34 1948 PERUBAHAN DAERAH PABEAN
UU 33 1948 UANG BERAT BARANG 1948
UU 32 1948 PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK
UU 31 1948 Beraturan tentang Joseph Cornelis De Groot menjadi Warga Negara Indonesia
UU 30 1948 PEMBERIAN KEKUASAAN PENUH KEPADA PRESIDEN DALAM KEADAAN BAHAYA
UU 29 1948 PENIMBUNAN BARANG PENTING
UU 28 1948 ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI
UU 27 1948 UNDANG UNDANG TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA ANGGAUTANYA
UU 26 1948 UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932
UU 25 1948 PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1948/1949 DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK
UU 24 1948 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16
UU 23 1948 UNDANG UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948
UU 22 1948 UNDANG UNDANG POKOK TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU 21 1948 UNDANG UNDANG TAMBAHAN DARI UNDANG UNDANG PAJAK RADIO
UU 20 1948 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK PEMBANGUNAN I
UU 19 1948 SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN BADAN KEHAKIMAN DAN KEJAKSAAN
UU 18 1948 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16
UU 17 1948 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang?undang pajak pendapatan 1932 (Stbl. 1932)
UU 16 1948 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam peraturan Bea Meterai 1921
UU 15 1948 MENETAPKAN BARANG BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR 30% DARI HARGANYA
UU 14 1948 BEA TAMBAHAN (OPCENTEN) ATAS BEA MASUK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.