Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 47 2008 PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
UU 46 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
UU 45 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
UU 44 2008 PORNOGRAFI
UU 43 2008 WILAYAH NEGARA
UU 42 2008 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
UU 41 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
UU 40 2008 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
UU 39 2008 KEMENTERIAN NEGARA
UU 38 2008 PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
UU 37 2008 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UU 36 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
UU 35 2008 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 34 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
UU 33 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UU 32 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU
UU 31 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU
UU 30 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
UU 29 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA
UU 28 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UU 27 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
UU 26 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UU 25 2008 PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI
UU 24 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU
UU 23 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
UU 22 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
UU 21 2008 PERBANKAN SYARIAH
UU 20 2008 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
UU 19 2008 SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
UU 18 2008 PENGELOLAAN SAMPAH
UU 17 2008 P E L A Y A R A N
UU 16 2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
UU 15 2008 PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)
UU 14 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UU 13 2008 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
UU 12 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU 11 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UU 10 2008 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UU 9 2008 PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
UU 8 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA
UU 7 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA
UU 6 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA
UU 5 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA
UU 4 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA
UU 3 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA
UU 2 2008 PARTAI POLITIK
UU 1 2008 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)
UU 48 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 47 2007 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN
UU 46 2007 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.