Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 72 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 71 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954 TENTANG NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MATSCHAPPIJ N.V. (B.V.M.) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 67
UU 70 1957 PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK MESIR
UU 69 1957 PERSETUJUAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA
UU 68 1957 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN AFGHANISTAN
UU 67 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 66 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XVII (PERUSAHAAN PRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 REFR TGPTNM="*)">*)
UU 65 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 64 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XV (PERUSAHAAN BATUBARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 63 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XIV (PERUSAHAAN BATUBARA UMBILIN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 62 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 61 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 60 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XI (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 59 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 58 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 57 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 56 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 55 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 54 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 53 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 52 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 51 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 50 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 49 1957 PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 48 1957 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 47 1957 PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 46 1957 PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTRIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 45 1957 PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 44 1957 PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 43 1957 PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 42 1957 PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 41 1957 PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 40 1957 PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 39 1957 PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTRIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 38 1957 PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTRIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 37 1957 PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTRIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UU 36 1957 PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 *)
UU 35 1957 PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
UU 34 1957 PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
UU 33 1957 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
UU 32 1957 PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
UU 31 1957 PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADANBADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
UU 30 1957 PEMBEBASAN SAUDARA UNTUNG DARI PENGGANTIAN UANG
UU 29 1957 PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN
UU 28 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 78) TENTANG "MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA", SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 27 1957 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAK
UU 26 1957 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
UU 25 1957 PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGARAN DASAR DARI BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL
UU 24 1957 PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
UU 23 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1955) TENTANG PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PDA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVEN WET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.