Beranda

  SK PN Bangkinang (703)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (80)

  Surat Edaran MA (390)

  Keputusan MA (595)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 15 1962 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 1962 TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
UU 14 1962 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1962, TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 8) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 13 1962 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH
UU 12 1962 BANK PEMBANGUNAN SWASTA
UU 10 1962 PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962
UU 9 1962 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962
UU 8 1962 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT HONGARIA
UU 7 1962 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA
UU 6 1962 WABAH
UU 5 1962 PERUSAHAAN DAERAH
UU 3 1962 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAMBAHAN DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
UU 2 1962 KARANTINA UDARA
UU 1 1962 KARANTINA LAUT
UU 22 1961 PERGURUAN TINGGI
UU 21 1961 MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN MEREK PERUSAHAAN. MEREK PERNIAGAAN.
UU 20 1961 PENCABUTAN HAK-HAK TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA. PENCABUTAN HAK-HAK.
UU 19 1961 PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT KONVENSI JENEWA. PERSETUJUAN.
UU 18 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 17 1961 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU 16 1961 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN TINGGI. PEMBENTUKAN.
UU 15 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 13 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA KEPOLISIAN NEGARA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 11 1961 TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959, TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
UU 10 1961 POKOK-POKOK KESEHATAN
UU 9 1961 PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
UU 8 1961 WAJIB KERJA SARJANA
UU 7 1961 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961
UU 6 1961 PERJANJIAN INTERNASIONAL ,MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH BERITA JARAK JAUH PERJANJIAN INTERNASIONAL.
UU 5 1961 PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA. PERJANJIAN.
UU 4 1961 PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA NAMA KELUARGA. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN
UU 3 1961 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR KONPENSI. ORGANISASI PERBURUHAN. INTERNASIONAL NO. 106. PERSETUJUAN
UU 2 1961 PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN
UU 1 1961 PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANGUNDANG
UU 9 1960 POKOK-POKOK KESEHATAN
UU 8 1960 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KAMBOJA
UU 7 1960 STASTISTIK
UU 6 1960 SENSUS
UU 5 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
UU 4 1960 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
UU 3 1960 PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 2 1960 PERJANJIAN BAGI HASIL
UU 1 1960 PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
UU 29 1959 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI
UU 28 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 27 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 26 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 53), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 25 1959 PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 52), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 24 1959 PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38)
UU 23 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 22 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.