Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 21 1961 MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN MEREK PERUSAHAAN. MEREK PERNIAGAAN.
UU 20 1961 PENCABUTAN HAK-HAK TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA. PENCABUTAN HAK-HAK.
UU 19 1961 PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT KONVENSI JENEWA. PERSETUJUAN.
UU 18 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 17 1961 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU 16 1961 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN TINGGI. PEMBENTUKAN.
UU 15 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 13 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA KEPOLISIAN NEGARA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 11 1961 TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959, TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
UU 10 1961 POKOK-POKOK KESEHATAN
UU 9 1961 PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
UU 8 1961 WAJIB KERJA SARJANA
UU 7 1961 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961
UU 6 1961 PERJANJIAN INTERNASIONAL ,MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH BERITA JARAK JAUH PERJANJIAN INTERNASIONAL.
UU 5 1961 PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA. PERJANJIAN.
UU 4 1961 PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA NAMA KELUARGA. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN
UU 3 1961 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR KONPENSI. ORGANISASI PERBURUHAN. INTERNASIONAL NO. 106. PERSETUJUAN
UU 2 1961 PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN
UU 1 1961 PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANGUNDANG
UU 9 1960 POKOK-POKOK KESEHATAN
UU 8 1960 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KAMBOJA
UU 7 1960 STASTISTIK
UU 6 1960 SENSUS
UU 5 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
UU 4 1960 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
UU 3 1960 PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 2 1960 PERJANJIAN BAGI HASIL
UU 1 1960 PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
UU 29 1959 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI
UU 28 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 27 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 26 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 53), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 25 1959 PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 52), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 24 1959 PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38)
UU 23 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 22 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 21 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 20 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 19 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 84 SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 18 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 137), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 17 1959 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAN
UU 16 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 15 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 14 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 13 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 12 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA
UU 11 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UU 10 1959 PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
UU 9 1959 PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN UANG
UU 8 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.