Beranda

  SK PN Bangkinang (383)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1551)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3144)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (640)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (68)

  Surat Edaran MA (385)

  Keputusan MA (588)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 7 1964 PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI DAN SUMBANGAN-SUMBANGAN WAJIB PAJAK ISTIMEWA (SWI) DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
UU 6 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 63) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 5 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 66) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 4 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KE DALAM PEREDARAN BEBAS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 11) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 3 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BAHAN BANGUNAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 70), MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 2 1964 BANK TABUNGAN NEGARA
UU 1 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK, PERUMAHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 40) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 14 1963 PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. CALTEX INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N. PERMINA DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA, P.N. PERMIGAN DENGAN P.T. SHELL INDONESIA
UU 13 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMINA PAN AMERICAN INDONESIA OIL COMPANY UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNASIONAL OIL CORPORATION (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 24) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 12 1963 PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964
UU 11 1963 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1964
UU 10 1963 PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1963
UU 9 1963 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELNAJA NEGARA TAHUN 1963
UU 8 1963 PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1962 (UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1962 - LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 27)
UU 7 1963 FARMASI
UU 6 1963 TENAGA KESEHATAN
UU 5 1963 TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA
UU 4 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 52), MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 3 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 51), MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 2 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 50) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 1 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 49), MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 19 1962 PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1961
UU 18 1962 PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961
UU 17 1962 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1962, TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT SERTA DALAM PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 21) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 16 1962 PEMBUATAN PERJANJIAN HUBUNGAN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JEPANG
UU 15 1962 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 1962 TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
UU 14 1962 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1962, TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 8) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 13 1962 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH
UU 12 1962 BANK PEMBANGUNAN SWASTA
UU 10 1962 PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962
UU 9 1962 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962
UU 8 1962 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT HONGARIA
UU 7 1962 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA
UU 6 1962 WABAH
UU 5 1962 PERUSAHAAN DAERAH
UU 3 1962 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAMBAHAN DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
UU 2 1962 KARANTINA UDARA
UU 1 1962 KARANTINA LAUT
UU 22 1961 PERGURUAN TINGGI
UU 21 1961 MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN MEREK PERUSAHAAN. MEREK PERNIAGAAN.
UU 20 1961 PENCABUTAN HAK-HAK TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA. PENCABUTAN HAK-HAK.
UU 19 1961 PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT KONVENSI JENEWA. PERSETUJUAN.
UU 18 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 17 1961 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU 16 1961 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN TINGGI. PEMBENTUKAN.
UU 15 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 13 1961 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA KEPOLISIAN NEGARA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.
UU 11 1961 TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959, TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
UU 10 1961 POKOK-POKOK KESEHATAN
UU 9 1961 PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.