Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 10 1966 KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM
UU 9 1966 KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
UU 8 1966 KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVOLEPMENT BANK)
UU 7 1966 PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN
UU 6 1966 PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA
UU 5 1966 PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
UU 4 1966 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
UU 3 1966 KESEHATAN JIWA
UU 2 1966 HYGIENE
UU 1 1966 PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
UU 22 1965 ANGGARAN MONETER TAHUN-ANGGARAN 1966
UU 21 1965 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN
UU 20 1965 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN DAN PEROBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA
UU 19 1965 DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
UU 18 1965 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
UU 17 1965 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 41) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 16 1965 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958, NO. 138) YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 42)
UU 15 1965 VETERAN REPUBLIK INDONESIA
UU 14 1965 PERKOPERASIAN
UU 13 1965 PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG
UU 12 1965 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1962, TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 44 MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 11 1965 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 31) MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 10 1965 PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UNDANGUNDANG NO.7 DRT TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA
UU 9 1965 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHDAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH
UU 8 1965 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANGUNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU 7 1965 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANGUNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU 6 1965 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU 5 1965 PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
UU 4 1965 PEMBERIAN BANTUAN PENGHIDUPAN ORANG JOMPO
UU 3 1965 LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
UU 2 1965 PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA
UU 1 1965 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI DENPASAR DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
UU 36 1964 PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA
UU 35 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963 (UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1963 LEMBARANNEGARA TAHUN 1963 NO. 91)
UU 34 1964 DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN
UU 33 1964 DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
UU 32 1964 PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA
UU 31 1964 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM
UU 30 1964 PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964
UU 29 1964 PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964
UU 28 1964 PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN PENGELUARAN-PENGELUARAN TERTENTU DARI LABA PERUSAHAAN
UU 27 1964 PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN
UU 26 1964 PEMBERIAN PERANGSANG PENANAMAN MODAL .
UU 25 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921
UU 24 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
UU 23 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
UU 22 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
UU 21 1964 PENGADILAN LANDREFORM
UU 20 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP. TAHUN 1960, TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
UU 19 1964 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.