Beranda

  SK PN Bangkinang (467)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1551)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3144)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (640)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (68)

  Surat Edaran MA (385)

  Keputusan MA (588)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 21 1968 BANK RAKYAT INDONESIA
UU 20 1968 BANK TABUNGAN NEGARA
UU 19 1968 BANK BUMI DAYA
UU 18 1968 BANK DAGANG NEGARA
UU 17 1968 BANK NEGARA INDONESIA 1946
UU 16 1968 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN
UU 15 1968 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969
UU 14 1968 TANDA KEHORMATAN BINTANG "JALASENA"
UU 13 1968 BANK SENTRAL
UU 12 1968 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI MENADO DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
UU 11 1968 CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION
UU 10 1968 PENYERAHAN PEJAK-PAJAK NEGARA: BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAKBANGSA ASING DAN PAJAK RADIO KEPADA DAERAH
UU 9 1968 PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET. (STBL. 1925 NOMOR 448) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.3 DRT. 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 6)
UU 8 1968 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967
UU 7 1968 PERUBAHAN PASAL 3, UNDANG-UNDANG NO. 6, TAHUN 1962 TENTANG WABAH.
UU 6 1968 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
UU 5 1968 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL
UU 4 1968 PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA BARAT.
UU 3 1968 KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
UU 2 1968 PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951
UU 1 1968 PEROBAHAN PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1967 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968 (L.N. TAHUN 1967 NO. 33)
UU 14 1967 POKOK-POKOK PERBANKAN
UU 13 1967 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968
UU 12 1967 POKOK-POKOK PERKOPRASIAN
UU 11 1967 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
UU 10 1967 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ANGGARAN MONETER TAHUN ANGGARAN 1966
UU 9 1967 PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU
UU 8 1967 PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU
UU 7 1967 VETERAN REPUBLIK INDONESIA
UU 6 1967 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
UU 5 1967 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
UU 4 1967 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966, TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
UU 3 1967 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
UU 2 1967 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1966, TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (L.N. TAHUN 1966, NO. 36)
UU 1 1967 PENANAMAN MODAL ASING
UU 14 1966 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967
UU 13 1966 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN MONETER TAHUN 1966
UU 12 1966 PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1965
UU 11 1966 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
UU 10 1966 KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM
UU 9 1966 KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
UU 8 1966 KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVOLEPMENT BANK)
UU 7 1966 PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN
UU 6 1966 PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA
UU 5 1966 PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
UU 4 1966 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
UU 3 1966 KESEHATAN JIWA
UU 2 1966 HYGIENE
UU 1 1966 PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
UU 22 1965 ANGGARAN MONETER TAHUN-ANGGARAN 1966


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.