Beranda

  SK PN Bangkinang (703)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (80)

  Surat Edaran MA (390)

  Keputusan MA (595)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 5 1975 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UU 4 1975 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
UU 3 1975 PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA
UU 2 1975 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1974/1975
UU 1 1975 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976
UU 11 1974 PENGAIRAN
UU 10 1974 PERUBAHAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1971 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 76, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2971)
UU 9 1974 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI
UU 8 1974 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
UU 7 1974 PENERTIBAN PERJUDIAN
UU 6 1974 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU 5 1974 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
UU 4 1974 PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.
UU 3 1974 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974
UU 2 1974 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1974/1975
UU 1 1974 PERKAWINAN
UU 7 1973 PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA
UU 6 1973 PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI GARISGARIS BATAS TERTENTU ANTARA INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA
UU 5 1973 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
UU 4 1973 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1972/1973
UU 3 1973 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974
UU 2 1973 PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN PASAL VI ANGGARAN DASAR BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL
UU 1 1973 LANDAS KONTINEN INDONESIA
UU 6 1972 PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969
UU 5 1972 PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968
UU 4 1972 PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG
UU 3 1972 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
UU 2 1972 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972
UU 1 1972 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1972/1973
UU 13 1971 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 12 1971 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANGUNDANG
UU 11 1971 PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1967
UU 10 1971 PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UU 8 1971 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
UU 7 1971 KETENTUAN POKOK KEARSIPAN
UU 6 1971 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971
UU 5 1971 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972
UU 4 1971 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847:23)
UU 3 1971 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 2 1971 PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA
UU 1 1971 PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
UU 14 1970 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 13 1970 TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTAANGGOTA/ PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
UU 12 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
UU 11 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
UU 10 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK DIVIDEN 1959
UU 9 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
UU 8 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
UU 7 1970 PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM
UU 6 1970 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.