Beranda

  SK PN Bangkinang (467)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1551)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3144)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (640)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (68)

  Surat Edaran MA (385)

  Keputusan MA (588)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 4 1972 PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG
UU 3 1972 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
UU 2 1972 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972
UU 1 1972 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1972/1973
UU 13 1971 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 12 1971 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANGUNDANG
UU 11 1971 PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1967
UU 10 1971 PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UU 8 1971 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
UU 7 1971 KETENTUAN POKOK KEARSIPAN
UU 6 1971 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971
UU 5 1971 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972
UU 4 1971 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847:23)
UU 3 1971 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 2 1971 PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA
UU 1 1971 PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
UU 14 1970 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 13 1970 TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTAANGGOTA/ PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
UU 12 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
UU 11 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
UU 10 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK DIVIDEN 1959
UU 9 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
UU 8 1970 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
UU 7 1970 PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM
UU 6 1970 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970
UU 5 1970 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971.
UU 4 1970 PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG
UU 3 1970 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
UU 2 1970 PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UU 1 1970 KESELAMATAN KERJA
UU 16 1969 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UU 15 1969 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT
UU 14 1969 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
UU 13 1969 KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
UU 12 1969 PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN -KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT
UU 11 1969 PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI
UU 10 1969 KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION DI MONTREUX 1965
UU 9 1969 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NO. 16; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 8 1969 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968
UU 7 1969 PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMEINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
UU 6 1969 PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
UU 5 1969 PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU 4 1969 PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
UU 3 1969 PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR
UU 2 1969 ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970
UU 1 1969 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA
UU 25 1968 PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI PENETAPAN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UU 24 1968 TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
UU 23 1968 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1968. (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1968 NO. 49, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2858) TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI MENDJADI UNDANG-UNDANG
UU 22 1968 BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.