Beranda

  SK PN Bangkinang (703)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (80)

  Surat Edaran MA (390)

  Keputusan MA (595)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 49 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UU 48 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
UU 47 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
UU 46 1999 PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
UU 45 1999 PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951
UU 44 1999 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
UU 43 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK POKOK KEPEGAWAIAN
UU 42 1999 MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI
UU 41 1999 KEHUTANAN
UU 40 1999 PERS
UU 39 1999 HAK ASASI MANUSIA
UU 38 1999 PENGELOLAAN ZAKAT
UU 37 1999 HUBUNGAN LUAR NEGERI
UU 36 1999 TELEKOMUNIKASI
UU 35 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 34 1999 PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
UU 33 1999 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
UU 32 1999 9 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
UU 31 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 30 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
UU 29 1999 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
UU 28 1999 PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
UU 27 1999 PERUBAHAN KITAB?KITAB UNDANG?UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
UU 26 1999 PENCABUTAN UNDANG UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
UU 25 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
UU 24 1999 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
UU 23 1999 BANK INDONESIA
UU 22 1999 PEMERINTAHAN DAERAH
UU 21 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION
UU 20 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE
UU 19 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING
UU 18 1999 JASA KONSTRUKSI
UU 17 1999 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
UU 16 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI
UU 15 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
UU 14 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
UU 13 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
UU 12 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
UU 11 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
UU 10 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
UU 9 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU
UU 8 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU 7 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 6 1999 PENCABUTAN UNDANG?UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985
UU 5 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
UU 4 1999 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU 3 1999 PEMILIHAN UMUM
UU 2 1999 PARTAI POLITIK
UU 1 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
UU 13 1998 KESEJAHTERAAN LANJUT USIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.