Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
UU 35 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 34 1999 PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
UU 33 1999 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
UU 32 1999 9 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
UU 31 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 30 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
UU 29 1999 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
UU 28 1999 PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
UU 27 1999 PERUBAHAN KITAB?KITAB UNDANG?UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
UU 26 1999 PENCABUTAN UNDANG UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
UU 25 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
UU 24 1999 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
UU 23 1999 BANK INDONESIA
UU 22 1999 PEMERINTAHAN DAERAH
UU 21 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION
UU 20 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE
UU 19 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING
UU 18 1999 JASA KONSTRUKSI
UU 17 1999 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
UU 16 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI
UU 15 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
UU 14 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
UU 13 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
UU 12 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
UU 11 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
UU 10 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
UU 9 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU
UU 8 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU 7 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 6 1999 PENCABUTAN UNDANG?UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985
UU 5 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
UU 4 1999 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU 3 1999 PEMILIHAN UMUM
UU 2 1999 PARTAI POLITIK
UU 1 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
UU 13 1998 KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
UU 12 1998 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL
UU 11 1998 PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997
UU 10 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
UU 9 1998 KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
UU 8 1998 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
UU 7 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG?UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
UU 6 1998 PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN, PRODUKSI, PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA TENTANG PEMUSNAHA
UU 5 1998 PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,
UU 4 1998 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG?UNDANG
UU 3 1998 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 2 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 1 1998 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG?UNDANG
UU 32 1997 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
UU 31 1997 PERADILAN MILITER


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.