Beranda

  SK PN Bangkinang (1070)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (400)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
perpres 4 1960 KEKAYAAN YANG DIKELOLA OLEH PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK
perpres 3 1960 PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
perpres 2 1960 NAMA JABATAN DAN GELAR, KEDUDUKAN, PENGHASILAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK WAKIL KEPALA DAERAH
perpres 1 1960 PEMBERIAN UANG JASA KEPADA BEKAS KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
perpres 16 1959 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN PERATURAN PRESIDEN NO. 14 TAHUN 1959
perpres 15 1959 DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
perpres 14 1959 DEWAN ANGKATAN LAUT
perpres 13 1959 FRONT NASIONAL
perpres 12 1959 SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
perpres 11 1959 SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG
perpres 10 1959 LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN YANG BERSIFAT ASING DILUAR IBU KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN
perpres 9 1959 KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS ANGGOTA TENTARA DAN JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM-PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
perpres 8 1959 BADAN PUSAT INTELLIGENCE
perpres 7 1959 WAJIB LATIHAN BAGI PEJABAT NEGERI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA
perpres 6 1959 DEWAN URUSAN PEGAWAI
perpres 5 1959 NAMA JABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
perpres 4 1959 SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN, KECAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH
perpres 3 1959 PENGUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 82 TAHUN 1959)
perpres 2 1959 LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
perpres 1 1959 PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.