Beranda

  SK PN Bangkinang (1070)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (400)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
perpres 31 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
perpres 30 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
perpres 29 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
perpres 28 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
perpres 27 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
perpres 26 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN
perpres 25 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
perpres 24 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
perpres 23 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
perpres 22 2006 TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI
perpres 21 2006 TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
perpres 20 2006 TUNJANGAN PANITERA
perpres 19 2006 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007
perpres 18 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GO VERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA TION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
perpres 17 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION)
perpres 16 2006 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN)
perpres 15 2006 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
perpres 14 2006 TUNJANGAN UMUM BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
perpres 13 2006 TUNJANGAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
perpres 12 2006 TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
perpres 11 2006 PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA MENJADI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
perpres 10 2006 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
perpres 9 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.