JDIH - Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Beranda

SK PN Bangkinang (1082)

Peraturan MA (90)

Surat Edaran MA (403)

Keputusan MA (616)

Instruksi MA (3)

Yurisprudensi (51)

Surat Keluar Pimpinan MA (2)

Perda Kampar (82)

Perbup Kampar (105)

Per Prop. Riau (529)

Undang - Undang Dasar (10)

Undang - Undang (1576)

UU Darurat (170)

Peraturan Pemerintah (3190)

Perpu (153)

Keputusan Presiden (1563)

Peraturan Presiden (641)

Penetapan Presiden (77)

Instruksi Presiden (237)

Kolonial (12)

Mahkamah Konstitusi (112)

Sambutan

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

KUMPULAN PP (PERATURAN PEMERINTAH)

KATEGORI

NO

TAHUN

PERATURAN TENTANG

PP (Peraturan Pemerintah) 10 2018 " target="_blank">

PP (Peraturan Pemerintah) 9 2018 Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

PP (Peraturan Pemerintah) 8 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP (Peraturan Pemerintah) 7 2018 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

PP (Peraturan Pemerintah) 6 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

PP (Peraturan Pemerintah) 5 2018 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

PP (Peraturan Pemerintah) 4 2018 Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

PP (Peraturan Pemerintah) 3 2018 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

PP (Peraturan Pemerintah) 2 2018 Standar Pelayanan Minimal

PP (Peraturan Pemerintah) 1 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PP (Peraturan Pemerintah) 66 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PP (Peraturan Pemerintah) 65 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara

PP (Peraturan Pemerintah) 64 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

PP (Peraturan Pemerintah) 63 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

PP (Peraturan Pemerintah) 62 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

PP (Peraturan Pemerintah) 61 2017 Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat

PP (Peraturan Pemerintah) 60 2017 Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

PP (Peraturan Pemerintah) 59 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

PP (Peraturan Pemerintah) 58 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

PP (Peraturan Pemerintah) 57 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

PP (Peraturan Pemerintah) 56 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

PP (Peraturan Pemerintah) 55 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PP (Peraturan Pemerintah) 54 2017 Badan Usaha Milik Daerah

PP (Peraturan Pemerintah) 53 2017 Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

PP (Peraturan Pemerintah) 52 2017 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran

PP (Peraturan Pemerintah) 51 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PP (Peraturan Pemerintah) 50 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

PP (Peraturan Pemerintah) 49 2017 Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjaminan Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan

PP (Peraturan Pemerintah) 48 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

PP (Peraturan Pemerintah) 47 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

PP (Peraturan Pemerintah) 46 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

PP (Peraturan Pemerintah) 45 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP (Peraturan Pemerintah) 44 2017 Pelaksanaan Pengasuhan Anak

PP (Peraturan Pemerintah) 43 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

PP (Peraturan Pemerintah) 42 2017 Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

PP (Peraturan Pemerintah) 41 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

PP (Peraturan Pemerintah) 40 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

PP (Peraturan Pemerintah) 39 2017 Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

PP (Peraturan Pemerintah) 38 2017 Inovasi Daerah

PP (Peraturan Pemerintah) 37 2017 Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PP (Peraturan Pemerintah) 36 2017 Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

PP (Peraturan Pemerintah) 35 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

PP (Peraturan Pemerintah) 34 2017 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

PP (Peraturan Pemerintah) 33 2017 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

PP (Peraturan Pemerintah) 32 2017 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

PP (Peraturan Pemerintah) 31 2017 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

PP (Peraturan Pemerintah) 30 2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

PP (Peraturan Pemerintah) 29 2017 Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

PP (Peraturan Pemerintah) 28 2017 Pembudidayaan Ikan

PP (Peraturan Pemerintah) 27 2017 Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64