Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
PP (Peraturan Pemerintah)
8
2018
Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP (Peraturan Pemerintah)
7
2018
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
PP (Peraturan Pemerintah)
6
2018
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
PP (Peraturan Pemerintah)
5
2018
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
PP (Peraturan Pemerintah)
4
2018
Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
PP (Peraturan Pemerintah)
3
2018
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
PP (Peraturan Pemerintah)
2
2018
Standar Pelayanan Minimal
PP (Peraturan Pemerintah)
1
2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PP (Peraturan Pemerintah)
66
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
PP (Peraturan Pemerintah)
65
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara
PP (Peraturan Pemerintah)
64
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
PP (Peraturan Pemerintah)
63
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
PP (Peraturan Pemerintah)
62
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
PP (Peraturan Pemerintah)
61
2017
Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
PP (Peraturan Pemerintah)
60
2017
Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
PP (Peraturan Pemerintah)
59
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
PP (Peraturan Pemerintah)
58
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
PP (Peraturan Pemerintah)
57
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PP (Peraturan Pemerintah)
56
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
PP (Peraturan Pemerintah)
55
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PP (Peraturan Pemerintah)
54
2017
Badan Usaha Milik Daerah
PP (Peraturan Pemerintah)
53
2017
Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
PP (Peraturan Pemerintah)
52
2017
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
PP (Peraturan Pemerintah)
51
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PP (Peraturan Pemerintah)
50
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
PP (Peraturan Pemerintah)
49
2017
Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjaminan Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan
PP (Peraturan Pemerintah)
48
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
PP (Peraturan Pemerintah)
47
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
PP (Peraturan Pemerintah)
46
2017
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP (Peraturan Pemerintah)
45
2017
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP (Peraturan Pemerintah)
44
2017
Pelaksanaan Pengasuhan Anak
PP (Peraturan Pemerintah)
43
2017
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
PP (Peraturan Pemerintah)
42
2017
Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
PP (Peraturan Pemerintah)
41
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
PP (Peraturan Pemerintah)
40
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
PP (Peraturan Pemerintah)
39
2017
Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial
PP (Peraturan Pemerintah)
38
2017
Inovasi Daerah
PP (Peraturan Pemerintah)
37
2017
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PP (Peraturan Pemerintah)
36
2017
Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
PP (Peraturan Pemerintah)
35
2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
PP (Peraturan Pemerintah)
34
2017
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
PP (Peraturan Pemerintah)
33
2017
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
PP (Peraturan Pemerintah)
32
2017
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
PP (Peraturan Pemerintah)
31
2017
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
PP (Peraturan Pemerintah)
30
2017
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP (Peraturan Pemerintah)
29
2017
Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
PP (Peraturan Pemerintah)
28
2017
Pembudidayaan Ikan
PP (Peraturan Pemerintah)
27
2017
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi