JDIH - Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Beranda

SK PN Bangkinang (1071)

Peraturan MA (86)

Surat Edaran MA (400)

Keputusan MA (616)

Instruksi MA (3)

Yurisprudensi (51)

Surat Keluar Pimpinan MA (2)

Perda Kampar (82)

Perbup Kampar (105)

Per Prop. Riau (529)

Undang - Undang Dasar (9)

Undang - Undang (1576)

UU Darurat (167)

Peraturan Pemerintah (3190)

Perpu (153)

Keputusan Presiden (1563)

Peraturan Presiden (641)

Penetapan Presiden (77)

Instruksi Presiden (237)

Kolonial (12)

Mahkamah Konstitusi (112)

Sambutan

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

KUMPULAN PERATURAN MA

KATEGORI

NO

TAHUN

PERATURAN TENTANG

Peraturan MA 6 2019 Perintah Penangguhan Sementara

Peraturan MA 5 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan MA 4 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan MA 3 2019 Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan MA 2 2019 Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Peraturan MA 1 2019 Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan MA 7 2018 Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

Peraturan MA 6 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan MA 5 2018 Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Peraturan MA 4 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan MA 3 2018 Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan MA 2 2018 Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Peraturan MA 1 2018 Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Peraturan MA 9 2017 Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung

Peraturan MA 8 2017 Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Peraturan MA 6 2017 Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan MA 5 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan MA 4 2017 Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung

Peraturan MA 3 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan MA 2 2017 Pengadaan Hakim

Peraturan MA 1 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan MA 14 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan MA 13 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan MA 12 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan MA 11 2016 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Peraturan MA 10 2016 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

Peraturan MA 9 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan MA 8 2016 Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Peraturan MA 7 2016 Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan MA 6 2016 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

Peraturan MA 5 2016 Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Peraturan MA 4 2016 Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Peraturan MA 3 2016 Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan MA 2 2016 Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan MA 1 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan MA 7 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan MA 6 2015 Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Peraturan MA 5 2015 Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Peraturan MA 4 2015 Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan MA 3 2015 Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Peraturan MA 2 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan MA 1 2015 Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Peraturan MA 5 2014 Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan MA 4 2014 PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Peraturan MA 3 2014 PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Peraturan MA 2 2014 TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH

Peraturan MA 1 2014 PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Peraturan MA 3 2013 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Peraturan MA 2 2013 TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

Peraturan MA 1 2013 TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

1 2