Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan MA
3
2020
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan MA
2
2020
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan MA
1
2020
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan MA
6
2019
Perintah Penangguhan Sementara
Peraturan MA
5
2019
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
Peraturan MA
4
2019
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan MA
3
2019
Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Peraturan MA
2
2019
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Peraturan MA
1
2019
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan MA
7
2018
Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
Peraturan MA
6
2018
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
Peraturan MA
5
2018
Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
Peraturan MA
4
2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan MA
3
2018
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan MA
2
2018
Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
Peraturan MA
1
2018
Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
Peraturan MA
9
2017
Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung
Peraturan MA
8
2017
Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
Peraturan MA
6
2017
Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Peraturan MA
5
2017
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Peraturan MA
4
2017
Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung
Peraturan MA
3
2017
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Peraturan MA
2
2017
Pengadaan Hakim
Peraturan MA
1
2017
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan MA
14
2016
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
Peraturan MA
13
2016
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Peraturan MA
12
2016
Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Peraturan MA
11
2016
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Peraturan MA
10
2016
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
Peraturan MA
9
2016
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan MA
8
2016
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Peraturan MA
7
2016
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan MA
6
2016
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim
Peraturan MA
5
2016
Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
Peraturan MA
4
2016
Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
Peraturan MA
3
2016
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan MA
2
2016
Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan MA
1
2016
Prosedur Mediasi di Pengadilan
Peraturan MA
7
2015
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan MA
6
2015
Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan
Peraturan MA
5
2015
Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
Peraturan MA
4
2015
Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Peraturan MA
3
2015
Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Peraturan MA
2
2015
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan MA
1
2015
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran
Peraturan MA
5
2014
Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
Peraturan MA
4
2014
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Peraturan MA
3
2014
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Peraturan MA
2
2014
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH