Beranda

  LogIn Sistem

  SK PN Bangkinang (863)

  Peraturan MA (84)

  Surat Edaran MA (391)

  Keputusan MA (604)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)


KUMPULAN KEPUTUSAN MA
KATEGORI
NO
TAHUN
PERATURAN TENTANG
 
Keputusan MA 74 2019 KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PERBAIKAN FILE
Keputusan MA 75 2019 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Keputusan MA 71 2019 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan
Keputusan MA 62 2019 TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA
Keputusan MA 57 2019 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
Keputusan MA 58 2019 PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Keputusan MA 50 2019 PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Keputusan MA 39 2019 TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING
Keputusan MA 32 2019 KETENTUAN PEMAKAIAN TOGA HAKIM DAN KALUNG JABATAN DALAM ACARA-ACARA RESMI DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
Keputusan MA 269 2018 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA 200 2018 Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
Keputusan MA 122 2018 Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
Keputusan MA 72 2018 Pembentukan Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim
Keputusan MA 71 2018 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA 70 2018 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA 174 2017 Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA 48 2017 Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan
Keputusan MA 39 2017 Peningkatan Kelas pada Tiga Pengadilan Militer Tipe B Menjadi Tipe A
Keputusan MA 38 2017 Peningkatan Kelas pada Dua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Menjadi Kelas I B
Keputusan MA 37 2017 Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A
Keputusan MA 36 2017 Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas I B dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas I A
Keputusan MA 176 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan MA 175 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan MA 163 2016 Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Panitera Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I Untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke Luar Negeri
Keputusan MA 162 2016 Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 82/KMA/SK/V/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA 155 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke Luar Negeri Bagi Hakim Dan Pejabat Atau Pegawai Mahkamah Agung Di Pusat Maupun Di Daerah
Keputusan MA 135 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik
Keputusan MA 134 2016 Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Keputusan MA 133 2016 Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia
Keputusan MA 124 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri
Keputusan MA 121 2016 Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA 108 2016 Tata Kelola Mediasi di Pengadilan
Keputusan MA 88 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA 86 2016 Pembentukan Tim Pengajar Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
Keputusan MA 85 2016 Pembentukan Tim Seleksi Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
Keputusan MA 84 2016 Pembentukan Tim Khusus dalam Sistem Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
Keputusan MA 57 2016 Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA 46 2016 Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
Keputusan MA 45 2016 Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
Keputusan MA 36 2016 Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung
Keputusan MA 28 2016 Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan-Putusan Penting
Keputusan MA 19 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan
Keputusan MA 7 2016 Pembentukan Kelompok Kerja Pemberian Ganti Kerugian Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan MA 177 2015 Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA 37 2015 Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Keputusan MA 36 2015 Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Keputusan MA 22 2015 Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja dan Wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung
Keputusan MA 216 2014 Penilaian Prestasi Kerja dan Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung
Keputusan MA 214 2014 Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA 213 2014 Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.