Insentif Bagi Hakim danPegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA
271
2019
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik
Keputusan MA
269
2019
Kriteria, Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA
268
2019
Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA
129
2019
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
Keputusan MA
123
2019
Himne Mahkamah Agung
Keputusan MA
99
2019
Pemberlakuan Aplikasi Sistem Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)
Keputusan MA
75A
2019
Pembentukan Tim RB dan Pembangunan ZI di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya
Keputusan MA
74A
2019
Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama
Keputusan MA
74
2019
KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PERBAIKAN FILE
Keputusan MA
75
2019
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Keputusan MA
71
2019
Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan
Keputusan MA
62
2019
TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA
Keputusan MA
57
2019
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
Keputusan MA
58
2019
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Keputusan MA
50
2019
PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Keputusan MA
39
2019
TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING
Keputusan MA
32
2019
KETENTUAN PEMAKAIAN TOGA HAKIM DAN KALUNG JABATAN DALAM ACARA-ACARA RESMI DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
Keputusan MA
269
2018
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA
200
2018
Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
Keputusan MA
122
2018
Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
Keputusan MA
72
2018
Pembentukan Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim
Keputusan MA
71
2018
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA
70
2018
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan MA
174
2017
Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA
48
2017
Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan
Keputusan MA
39
2017
Peningkatan Kelas pada Tiga Pengadilan Militer Tipe B Menjadi Tipe A
Keputusan MA
38
2017
Peningkatan Kelas pada Dua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Menjadi Kelas I B
Keputusan MA
37
2017
Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A
Keputusan MA
36
2017
Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas I B dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas I A
Keputusan MA
176
2016
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan MA
175
2016
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan MA
163
2016
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Panitera Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I Untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke Luar Negeri
Keputusan MA
162
2016
Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 82/KMA/SK/V/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA
155
2016
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke Luar Negeri Bagi Hakim Dan Pejabat Atau Pegawai Mahkamah Agung Di Pusat Maupun Di Daerah
Keputusan MA
135
2016
Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik
Keputusan MA
134
2016
Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Keputusan MA
133
2016
Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia
Keputusan MA
124
2016
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri
Keputusan MA
121
2016
Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA
108
2016
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan
Keputusan MA
88
2016
Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA
86
2016
Pembentukan Tim Pengajar Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
Keputusan MA
85
2016
Pembentukan Tim Seleksi Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
Keputusan MA
84
2016
Pembentukan Tim Khusus dalam Sistem Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
Keputusan MA
57
2016
Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan MA
46
2016
Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
Keputusan MA
45
2016
Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
Keputusan MA
36
2016
Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung
Keputusan MA
28
2016
Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan-Putusan Penting
Beranda
LogIn Sistem
SK PN Bangkinang
